About Us

Corporate Profile

Reformasi Birokrasi (RB) bertujuan menciptakan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan kompetitif.
Implementasi RB masih terkendala oleh budaya birokrasi dan struktur yang belum berubah.
Kepemimpinan reformis di daerah menunjukkan bahwa perubahan nyata bisa dicapai.
Otonomi daerah menuntut manajemen yang adaptif dan profesional untuk mendukung layanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan publik harus spesifik dan sesuai kondisi lokal.
PKKP, berkomitmen mewujudkan birokrasi yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan dan berperan sebagai mitra strategis melalui:
◦ Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, pelatihan, worshop, seminar
◦ Digitalisasi tata kelola keuangan
◦ Penguatan pengawasan
◦ Pengembangan manajemen kinerja

Latar Belakang

Otonomi

Otonomi penuh telah menyerahkan hampir semua urusan ke kota dan kabupaten kecuali bidang agama, moneter, peradilan, politik luar negeri, pertahanan, keamanan dan kewenangan yang bersifat lintas daerah. Untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang demikian banyak maka dibutuhkan kemampuan manajemen pemerintahan.

Reformasi Birokrasi

Kebutuhan atas percepatan reformasi birokrasi, mendorong adanya kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pada semua lini pemerintah.

Kebijakan

Keberagaman daerah menuntut kebijakan yang lebih spesifik/berbeda yang di harapkan mampu mendongkrak perubahan yang lebih baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan aspirasi masyarakatnya.

Investasi produktif

Keberhasilan program Tata Pemerintahan yang baik ditandai oleh meningkatnya iklim investasi produktif yang dari padanya timbul efek ganda (multi player effect) dengan tujuan akhir meningkatkan PDRB dan pada akhirnya menuju kesejahteraan masyarakat dengan parameter terukur.

Service provider

PKKP merasa khawatir bahwa era etonomi yang gagal akan memberikan wacana kembali menarik kearah sentralisasi. Merasa peduli dan ikut campur bertanggung jawab atas keberhasilan manajemen Pemerintahan yang baik maka lembaga kami memberikan pelayanan keahlian (service provider), dan sosialisasi ihwal pentingnya manajemen pemerintahan

Visi

” Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Cerdas, dan Berwawasan Kebangsaan”

Misi

Mempercepat reformasi birokrasi melalui kolaborasi antara masyarakat dan aparatur.
Mendorong keseimbangan fiskal pusat-daerah melalui penguatan
tata kelola keuangan publik.
Mengoptimalkan otonomi daerah dengan manajemen keuangan yang akuntabel.
Meningkatkan kualitas SDM untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan seminar pengelolaan
keuangan bagi instansi pemerintah, BUMN, BLUD, swasta, dan perguruan tinggi.
Membangun kemitraan strategis dengan sektor publik dan swasta.

Tujuan

Melayani Jasa konsultasi dalam menyusun dokumen perencanaan daerah, sistem operasi dan prosedur (SOP) dan manajemen pemerintahan.

Melayani Jasa konsultasi dalam menyusun dokumen perencanaan daerah, sistem operasi dan prosedur (SOP) dan manajemen pemerintahan

Menyediakan Tim narasumber sebagai coaching dalam materi bahasan terkait sistem sistem dalam pemerintahan daerah

Menyediakan paket program pelatihan/workshop/seminar/bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh instansi pemerintahan BUMN, Swasta, dan Masyarakat Umum

Menyediakan paket pendampingan (supervise dan asistensi) dalam percepatan implementasi regulasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah daerah (Eksekutif dan Legislatif)

Memperkuat peran masyarakat menuju masyarakat madani (civil society)

Program Kerja

PUSAT KAJIAN KEUANGAN PUBLIK

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah):
Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah):
Pendampingan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah:
Membantu penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Mendukung pencapaian opini WTP dan integrasi dengan pelaporan berbasis kinerja.
Review laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Penyusunan rencana intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi.
Pendampingan dan pelatihan implementasi sistem informasi pemerintah daerah:

Tenaga Ahli

PKKP

Portofolio

Pelaksanaan Kegiatan WORKSHOP kami agendakan dalam beberapa angkatan selama periode Oktober dan November 2026

974+

Total Kegiatan

15,224+

Peserta Pendaftar

51+

Kegiatan akan datang